‘Pemerintah’ Harus Diganti (2)


(Esai populer padat tentang kata ‘pemerintah’ yang harus diganti; sudah dikirimkan kepada KSP (Kantor Staf Presiden) untuk kemungkinan diteruskan kepada Pres. Joko Widodo untuk dilihat dan dipertimbangkan; siapa tahu)

Sudah disepakati bersama bahwa Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Melayu. Berbagai kosakata Bahasa Melayu gampang diserap begitu saja ke dalam Bahasa Indonesia. Menariknya, ada satu kata yang selama ini kita gunakan tanpa sadar bahwa maknanya adalah negatif secara etimologis. Kata ini terus kita pakai sampai sekarang secara formal dengan makna yang sepertinya kita tidak sadari negatif lagi. Sementara itu, bila kata ini dipakai dalam konteks informal sehari-hari—apalagi dalam Bahasa Melayu asalnya, makna negatifnya terus terasa, dan kita menyadarinya secara kontekstual. Kata ini adalah ‘pemerintah’. Tulisan yang sengaja dibuat berbentuk esai populer padat ini ditulis untuk menjelaskan makna negatif kata ‘pemerintah’ dimaksud dan pada akhirnya menawarkan kata-kata pilihan alternatif yang lebih tepat dipakai untuk menggantikannya.

Pertama, teringat waktu kecil saat suka nyuruh-nyuruh adik, Ibu langsung menyela: ‘Jangan suka jadi pemerintah, walaupun sebagai anak tertua ya.’ Dalam dan dari Bahasa Melayu, kata ‘pemerintah’ (order giver, tukang perintah, penyuruh) memang tidak baik. Ia bermakna negatif. Ia mengandung makna thaghut, Fir’aun, dan pezalim yang kerjanya memerintah dan menyuruh-nyuruh saja, sementara ia ingin dianggap dewa, tuhan, paling berkuasa, peminta bakti, pengharap hormat, paling mulia, paling suci, paling tidak salah, dan tetap masuk Surga. Ini tentu terlaknat dan calon arang. Untuk tingkat negara, jadinya kata ini tidak tepat dipakai untuk merujuk kepada organisasi orang-orang yang mengatur jalannya kehidupan bangsa dan negara dalam kerangka mengurus rakyatnya. Dengan makna di atas, kata ini bisa menjadi harapan buruk bagi orang-orang yang dirujuknya. Kata, apalagi nama, adalah doa. Jadi kata dan nama baiklah yang seharusnya dipakai.

Kedua, dengan makna di atas, mundur sedikit dalam waktu, kata ‘pemerintah’ hanya tepat dilekatkan kepada bangsa-bangsa penjajah Indonesia dulu seperti Belanda dan Jepang sehingga kita tepat mengatakan ‘pemerintah Hindia Belanda’, ‘pemerintah Jepang’, dan kata-kata jadian ikutannya seperti ‘pemerintahan Hindia Belanda’ dan ‘pemerintahan Jepang’. Kerja bangsa-bangsa penjajah ini adalah betul-betul membuat segala macam aturan dan memerintah negara terjajah untuk melaksanakan segala kegiatan dalam kerangka menguras (bukan mengurus) segala macam sumber daya alam dan sedikit saja mengembangkan sumber daya manusianya. Kata ‘pemerintah’ untuk bangsa-bangsa penjajah ini betul-betu pas menjelaskan jati diri mereka dan segala tindak tanduknya. Kata ini adalah kata kebanggaan bangsa penjajah yang kita sematkan sementara ia menjadi mimpi buruk bagi kita sendiri sebagai bangsa terjajah.

Ketiga, di masa kemerdekaan sekarang, kata ‘pemerintah’ ini tentu tidak tepat disematkan kepada orang-orang yang kita pilih secara demokratis untuk menjalankan kehidupan bangsa dan negara dalam kerangka mengurus (bukan menguras) rakyatnya. Kita tidak mau mengharapkan dan mendoakan mereka menjadi penghisap dan penyuruh dengan menggunakan kata ‘pemerintah’ yang sudah dijelaskan tuntas makna dan hakekat negatifnya di atas. Kita mau mereka menjadi orang-orang kepercayaan untuk memegang amanah menjalankan tugas-tugasnya menata kehidupan bangsa dan negara dalam kerangka mengurus rakyatnya. Bagi orang-orang kepercayaan ini, mereka akan betul-betul merasa menjadi orang-orang yang dipercayai rakyat untuk mengurusi mereka.

Sebagai solusi, hal-hal yang berikut ini dapat dipertimbangkan: Kalau benar orang-orang kepercayaan yang kita pilih untuk menjalankan roda kehidupan bangsa dan negara dalam kerangka mengurus rakyatnya itu kerjanya mengurus dan menata sekalipun sebagian besar mereka terafiliasi dan mengabdi kepada partai politik, kata yang tepat sebagai pengganti ‘pemerintah’ ini adalah ‘pengurus’, ‘pengatur’, atau ‘penata’ (government). Barangkali paralel dengan pengurus RT, pengurus RW, maka sekarang kita harus berani mengatakan pengurus kelurahan, pengurus desa, pengurus kecamatan, pengurus kota, pengurus kabupaten, pengurus propinsi, pengurus negara—dan, des, pengurus Negara Republik Indonesia (PNRI).

Untuk menyimpulkan, di masa kemerdekaan, kata ‘pemerintah’ tidak lagi cocok digunakan untuk merujuk kepada organisasi orang-orang yang dipercayai untuk menjalankan kehidupan bangsa dan negara dalam kerangka mengurus (bukan menguras) rakyatnya; sesuai dengan fungsinya, kata yang paling tepat digunakan sekarang untuk menggantikannya adalah ‘pengurus’, ‘pengatur’, atau ‘penata’. Dan saya merekomendasikan ‘pengurus’. Ini terdengar lebih demokratis dan egaliter dan menjadi harapan dan doa yang baik bagi orang-orang kepercayaan tersebut, yaitu bahwa mereka diharapkan menjadi pengurus dan pengabdi rakyatnya—bukan pemerintah. Pemerintah menguras; pengurus mengurus—bahkan kalau perlu sekaligus bermakna literal mengurusnya badan mereka karena sibuk mengurusi rakyatnya.

Referensi:

Antoni, F. 2020. ‘Pemerintah’ Harus Diganti. Dapat diakses di sini.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *